Anggota DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Polri di Papua pada HUT Ke-79 Bhayangkara

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan anggota Polri yang bertugas di wilayah Papua, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025.

Kesejahteraan Polri di Papua Perlu Dukungan Serius

"Dalam momentum HUT Ke-79 Bhayangkara ini, kita perlu menegaskan kembali pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota Polri, khususnya yang bertugas di Tanah Papua," ungkapnya.

Soedeson menyebut bahwa personel Polri di Papua menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang sulit, terbatasnya infrastruktur, hingga dinamika sosial yang kompleks.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam hal fasilitas, logistik, maupun peningkatan kesejahteraan.

"Mereka berada di garda terdepan menjaga stabilitas dan ketertiban, dalam situasi yang tidak mudah," ia menegaskan.

Dorongan Akses Pendidikan dan Tambahan Anggaran

Soedeson juga menekankan pentingnya pengembangan karier bagi anggota Polri melalui pemberian akses pendidikan lanjutan, khususnya bagi mereka yang bertugas di wilayah rawan dan terpencil seperti Papua.

Ia mendorong agar anggota yang berprestasi diberi prioritas mengikuti pendidikan lanjutan, baik untuk jenjang bintara maupun perwira.

"Mereka yang berprestasi seharusnya diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka," katanya.

Soedeson turut mengapresiasi kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Papua, yang dinilainya menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap kawasan timur Indonesia.

Ia mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah alokasi anggaran bagi Polri, khususnya yang bertugas di Papua.

"Kami berharap Ibu Menkeu dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran bagi Polri, terutama untuk penugasan di Papua. Kesejahteraan yang memadai akan berbanding lurus dengan kualitas pengabdian mereka di lapangan," ungkap Soedeson.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian, aparat keamanan, dan masyarakat lokal dalam membangun Papua secara menyeluruh.

"Papua tidak hanya membutuhkan pendekatan keamanan, tetapi juga keadilan sosial yang diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan dan pelayanan publik yang layak," ujarnya.