Pantau - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pelabuhan Pulau Baai sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Pembentukan tim ini bertujuan untuk menangani isolasi wilayah Pulau Enggano yang terjadi akibat tertutupnya alur pelayaran ke Pulau Baai selama empat bulan terakhir.
Tim ini bertugas menyinkronkan program antar-perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka normalisasi alur pelayaran, perbaikan transportasi dan logistik, serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
"Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud," bunyi petikan keputusan gubernur yang disampaikan secara resmi.
Atasi Isolasi Akibat Pendangkalan Alur Pelayaran
Tim Koordinasi juga diberi kewenangan untuk melibatkan tenaga ahli, profesional, akademisi, dan pihak lain yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inpres Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi atas krisis keterisolasian Pulau Enggano.
Pulau ini merupakan wilayah terluar Indonesia yang berada di tengah Samudera Hindia, berjarak sekitar 156 kilometer dari Kota Bengkulu.
Akses utama ke pulau hanya dapat ditempuh melalui kapal penyeberangan besar karena kondisi laut yang berbahaya bagi kapal kecil.
Namun, selama empat bulan terakhir, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai mengakibatkan terganggunya aktivitas pelayaran.
Kapal penyeberangan tidak dapat beroperasi, menyebabkan seluruh akses masyarakat ke Pulau Enggano terputus.
Dampaknya, pulau tersebut mengalami isolasi total dari arus barang dan jasa yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat.
Langkah cepat pemerintah daerah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kondisi darurat dan mengembalikan konektivitas wilayah, sekaligus mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
