Pantau - Rencana pembangunan sekolah permanen untuk Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kelayakan dan status lahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menyatakan bahwa sejumlah kabupaten/kota belum dapat memenuhi persyaratan dasar pembangunan karena faktor lokasi dan legalitas tanah.
"Pengusulan sekolah permanen ini memang ada beberapa kendala. Itu disebabkan beberapa daerah tidak memenuhi syarat tanah atau lahan yang diusulkan," ujarnya.
Beberapa penyebab lahan tidak memenuhi syarat antara lain karena lokasi yang terlalu miring, jauh dari pusat kota, sulit diakses, serta tidak memiliki fasilitas pendukung seperti listrik.
"Seperti di Enrekang, listrik tidak ada. Ada juga yang mengusulkan status hak tanah itu bukan milik pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bantaeng dan Maros," tambahnya.
Target Nasional Terkendala Kesiapan Daerah
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan dibina oleh Kementerian Sosial, dengan target pembangunan 100 unit sekolah permanen di seluruh Indonesia pada 2025.
"Sekarang ini kabupaten/kota ditambah provinsi, disiapkan kuota sekitar 550 Sekolah Rakyat di Indonesia. Sekarang Pak Presiden menargetkan 1 tahun 100. Artinya, siapa yang cepat, siapa tepat, siapa yang benar, dia didahulukan," jelas Abdul Malik.
Namun, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan belum menunjukkan kesiapan. Kabupaten Wajo misalnya, belum menunjukkan komitmen membangun akses jalan menuju lahan usulan.
Daerah lain seperti Selayar, Luwu Utara, dan Luwu Timur terlambat dalam pengusulan lokasi, sedangkan Kota Makassar dan Parepare kesulitan mencari lahan seluas 7,6 hektare sesuai ketentuan.
Tana Toraja hanya mengusulkan lahan seluas kurang dari 5 hektare, jauh dari syarat minimum.
Beberapa daerah seperti Jeneponto, Toraja Utara, Pinrang, Gowa, dan Palopo belum mengajukan usulan sama sekali karena belum memahami mekanisme yang berlaku.
Selain itu, sejumlah daerah juga belum menyertakan pernyataan hibah tanah, dokumen penting untuk memulai pembangunan infrastruktur.
Daerah Siap Bangun dan Kuota Siswa
Hingga kini, daerah yang sudah mendapatkan persetujuan pembangunan sekolah permanen dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Bone dan Sidrap.
Kuota siswa Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan tahun ini mencapai 1.750 orang yang tersebar di 15 titik.
Abdul Malik mengungkapkan optimismenya terhadap sembilan kabupaten yang dinilai siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
"Ada sembilan daerah yang saya optimistis bisa masuk dan segera bisa dilakukan pembangunan Sekolah Rakyat, seperti Kabupaten Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Selayar, Pangkep, Sinjai, Luwu dan Bulukumba," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
