Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa sebanyak 95 persen Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia telah resmi berbadan hukum berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang pada Jumat.
Papua Jadi Tantangan, Pemerintah Kirim Tim Terpadu
Yandri mengakui bahwa wilayah Papua menjadi tantangan tersendiri dalam proses legalisasi koperasi, terutama karena faktor geografis dan keterbatasan akses pelayanan hukum.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengirim tim terpadu yang terdiri dari perwakilan Kementerian Desa PDT, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Tim terpadu tersebut telah tinggal di Papua selama 10 hari untuk membantu percepatan pengurusan badan hukum koperasi.
Yandri menjelaskan bahwa kehadiran tim ini bertujuan untuk memastikan pelayanan legalisasi koperasi dapat dijangkau oleh masyarakat dan berjalan lancar di daerah terpencil.
Target Rampung Sebelum Peluncuran Resmi oleh Presiden
Yandri menyatakan optimisme bahwa lima persen koperasi yang belum memiliki legalitas, termasuk di Papua, akan tuntas prosesnya sebelum peluncuran nasional Koperasi Merah Putih.
Peluncuran resmi program koperasi ini dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli tahun ini.
Ia menambahkan bahwa koperasi yang telah berbadan hukum akan memiliki akses untuk mengajukan pinjaman modal usaha di Bank Himbara.
Pinjaman tersebut dirancang dengan skema bunga rendah dan tanpa agunan, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung aktivitas bisnis koperasi secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
