Pantau - DPR RI melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Papua Barat Daya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perkembangan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kunjungan ini menjadi pijakan awal dalam implementasi kebijakan pemerintah pusat yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal seluruh persoalan krusial yang dihadapi masyarakat.
"Kami datang untuk mendengarkan secara langsung agar solusi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
DPR RI juga tengah mempersiapkan langkah-langkah legislasi melalui Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.
"Kami ingin pembangunan di Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal ini sampai ke Senayan," ia menegaskan.
Masalah Strategis di Daerah Otonomi Baru
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Tambrauw, Maybrat, hingga Raja Ampat mengungkapkan sejumlah isu penting yang menghambat pembangunan daerah.
Persoalan yang mencuat meliputi isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, dan pengelolaan potensi kelautan.
Masyarakat Raja Ampat mengeluhkan belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kekayaan alam laut yang melimpah di wilayah mereka.
Pemerintah Kabupaten Tambrauw turut menyampaikan konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang belum tuntas meski telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap akses energi listrik, pembangunan jalan lintas, serta perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman warga.
Harapan Perubahan Menuju 2027
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rifqinizami menyatakan seluruh persoalan akan dibawa ke tingkat pusat untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait.
"Seluruh persoalan ini akan kami bawa ke tingkat pusat untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait. Kita harapkan pada tahun 2027 akan terjadi perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, tetapi merupakan wajah timur Indonesia yang harus disejahterakan bersama.
- Penulis :
- Shila Glorya
