Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan bahwa pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok D Siep, menyampaikan bahwa anggaran APBN akan digunakan untuk membangun tiga gedung utama, yakni kantor gubernur, kantor DPR Papua Pegunungan, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan.
"Kami sementara sedang melobi ke pemerintah pusat supaya kucuran anggaran tersebut bisa segera dialokasikan, sehingga pembangunan bisa berjalan," ungkapnya.
Proses Lobi ke Pemerintah Pusat Masih Berlangsung
Wasuok menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan terkait tahun pengalokasian anggaran dari pusat.
"Kami sedang lobi ke pusat, apakah anggaran diturunkan tahun ini atau tahun depan, masih belum pasti. Tetapi, upaya untuk segera mendorong KIPP ini sedang dilakukan," ia mengungkapkan.
Meski demikian, Pemprov telah mulai melakukan tahapan awal pembangunan dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tugas kami memang pemetaan lokasi atau tanah dan pembangunan pagar, dan itu sedang berlangsung," ujarnya.
Dana APBD Rp80 Miliar Digunakan untuk Tahap Awal
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan, Tunggul W Panggabean, menyebutkan bahwa dana tahap awal bersumber dari APBD sebesar Rp80 miliar.
"Kami anggarkan sekitar Rp80 miliar untuk kegiatan pemetaan tanah di lokasi KIPP Papua Pegunungan di kebun Biologi LIPI Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya," ungkap Tunggul.
Dengan dimulainya pembangunan tahap awal dan proses lobi ke pemerintah pusat yang terus dilakukan, Pemprov Papua Pegunungan optimistis bahwa proyek KIPP akan segera terealisasi secara bertahap.
- Penulis :
- Shila Glorya
