Pantau - Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sebagai bagian dari proses awal penyusunan RAPBN 2026.
Fokus Awal pada Pagu Indikatif dan Evaluasi APBN 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan bahwa pembahasan ini masih berada pada tahap pendahuluan, yaitu pada tingkat pagu indikatif.
Ia menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penugasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kepada seluruh alat kelengkapan dewan untuk membahas RKA dan RKP kementerian serta lembaga tahun 2026.
Sebelum membahas rencana anggaran mendatang, rapat juga meninjau laporan keuangan APBN tahun anggaran 2024 dari KPU dan Bawaslu sebagai bentuk evaluasi kinerja sebelumnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda, serta Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf dan Bahtra Banong.
DPR Soroti Tantangan Global dalam Penyusunan RAPBN 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya pembahasan RAPBN 2026 yang dimulai sejak masa sidang 24 Juni hingga 24 Juli 2025.
Menurutnya, tahun 2026 diproyeksikan menghadapi tantangan global yang dinamis, seperti konflik geopolitik dan geoekonomi yang berpengaruh langsung terhadap rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia.
Puan menekankan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 harus disusun secara hati-hati agar mampu merespons kondisi tersebut.
Ia berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat untuk mendukung pembangunan nasional secara optimal di tengah ketidakpastian global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
