Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti skema penganggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dalam struktur belanja Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, terutama terkait besarnya alokasi dana untuk operasional dan infrastruktur digital.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang juga dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat, Komisioner KIP Pusat, dan Dewan Pers pada Senin, 7 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Evaluasi Peran BAKTI dan Alokasi Anggaran Tambahan
Dalam pembahasan laporan keuangan APBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kemkomdigi Tahun 2026, Sukamta menyoroti pagu indikatif Kemkomdigi sebesar Rp7,7 triliun, dengan Rp5,5 triliun dialokasikan untuk penguatan infrastruktur digital yang sebagian besar dikelola oleh BAKTI.
"Kalau kita lihat BAKTI di tahun 2024, nilai operasionalnya mencapai Rp9,7 triliun. Artinya, kebutuhan untuk BAKTI bisa mencapai Rp12 triliun. Pertanyaannya, berapa yang untuk membangun infrastruktur dan berapa yang untuk operasional?" ujarnya.
Ia juga mempertanyakan posisi BAKTI sebagai operator penuh yang menggunakan dana APBN dan mengusulkan kajian terhadap alternatif model kelembagaan yang lebih ramping namun tetap fungsional.
"Apakah akan begini terus? Ini kan setiap tahun harus ada negosiasi anggaran yang bikin dag-dig-dug. Perlu dipikirkan apakah BAKTI akan terus berperan sebagai operator, ataukah ke depan kita buat lebih ramping, tapi tetap berfungsi penuh", kata Sukamta.
Sukamta turut mengkritisi alokasi tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun, dengan rincian Rp7,7 triliun untuk BAKTI, Rp2,7 triliun untuk ekosistem ruang digital, Rp1,7 triliun untuk manajemen, dan Rp303 miliar untuk Informasi dan Komunikasi Publik Media (IKPM).
"Kegiatan-kegiatan program belum tampak dalam perencanaan yang disampaikan. Mohon ditayangkan ulang program-program apa saja yang direncanakan akan didanai dari anggaran tambahan tersebut. Supaya ketika Menkeu beri pelonggaran, kita sudah tahu betul arah kegiatannya", ujarnya.
Kemkomdigi Akan Gandeng Swasta dan Buka Pelepasan Spektrum
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merancang keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mengurangi beban operasional pemerintah.
"Prinsipnya kami ingin mencapai zero blank spot. Ini butuh kolaborasi. Saat ini sebagian besar anggaran memang habis untuk OM (Operational Maintenance), sementara pembangunan infrastruktur digital baru nyaris tidak ada", jelas Meutya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 12.500 desa yang belum terjangkau jaringan sinyal, dan pemerintah membuka peluang investasi swasta melalui pelepasan spektrum frekuensi seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz.
"Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan, siapapun yang ditunjuk, akan membangun di daerah-daerah yang memang saat ini sinyalnya belum tertutupi. Itu rencana kami ke depan yang akan kita lakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian", pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
