Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan tengah mengkaji keterlibatan pihak swasta dalam mengatasi wilayah-wilayah tanpa jaringan internet atau blank spot di Indonesia melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) maupun bentuk lainnya.
Meutya menyampaikan bahwa pemerintah perlu mencari jalan tengah antara pelibatan sektor swasta dan keberpihakan terhadap pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami sudah membahas bagaimana pelibatan teman-teman swasta dalam bentuk PPP ke depan ataupun dalam bentuk lainnya," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI.
Pemerintah Siapkan Insentif dan Spektrum Tambahan
Sebagai langkah konkret, Meutya mencontohkan praktik negara lain yang memberikan insentif, seperti pengurangan biaya frekuensi, untuk mendorong minat swasta dalam investasi jaringan internet.
"Kalau kita yang melakukan itu tentu kita harus banyak berdiskusi dengan aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan bahwa ini memang dilakukan dengan target bahwa kita ingin seluruh Indonesia terjangkau atau terkoneksi (internet)," ia menegaskan.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga tengah mengeksplorasi penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz guna memperluas jangkauan jaringan.
"Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk bisa berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan akan membangun di daerah-daerah yang sinyalnya belum tertutupi (internet)," ujarnya.
Penurunan Proyek BTS Jadi Dorongan Libatkan Swasta
Meutya menyampaikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) saat ini mengalami penurunan signifikan.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi momentum bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam perluasan infrastruktur digital nasional.
Pernyataan Meutya tersebut menanggapi masukan dari anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, yang menyarankan agar keterlibatan swasta lebih diperluas demi efisiensi anggaran negara.
"Karena dulu sebelum proyek ini dibangun, yang bangun swasta, pemerintah tinggal bayar bulanannya. Kalau sekarang kan ada (biaya) pemeliharaan operasionalnya," ujar Junico.
- Penulis :
- Shila Glorya
