Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah daerah tidak cukup hanya membelanjakan anggaran, tapi harus memastikan realisasinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate, Senin (7/7).
Yusharto menekankan pentingnya mengefisiensikan setiap rupiah yang dialokasikan agar benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
"Semua kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki sumber dana, kita diminta mengefisiensikan setiap rupiah yang dialokasikan, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang kita layani," tegasnya.
Inovasi sebagai Strategi Substantif Peningkatan Kesejahteraan
Menurut Yusharto, efisiensi dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan strategi substantif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam pelayanan publik.
"Inovasi yang baik harus memiliki nilai kebaruan dan cakupan manfaat yang luas. Namun, inovasi juga perlu memperhatikan aspek etika dan norma sosial, termasuk dalam pemilihan nama dan penyampaian kepada publik," jelasnya.
Yusharto memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas program pembayaran Jamsostek bagi seluruh nelayan, yang dinilai sebagai inovasi non-digital yang konkret dan berdampak langsung terhadap perlindungan sosial masyarakat.
"Ini pada tataran kebijakan sudah dapat dipandang sebagai inovasi. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya nanti, termasuk melalui standar operasional prosedur dari dinas terkait," katanya.
Dorongan Budaya Inovasi dan Komitmen Bersama
BSKDN ke depan akan terus mendorong pembudayaan inovasi di seluruh daerah sebagai solusi pemecahan masalah dan pendukung kebijakan kepala daerah yang berpihak pada masyarakat luas.
Yusharto menekankan bahwa pengelolaan keuangan dan inovasi dalam pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama lintas sektor dan level pemerintahan.
"Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi tentang bagaimana anggaran itu hadir dalam bentuk layanan yang dirasakan oleh masyarakat, saya percaya Maluku Utara dapat mewujudkannya melalui inovasi-inovasi terbaiknya," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
