Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung hari pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Probolinggo pada Senin, 14 Juli 2025, dan menyampaikan komitmennya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pendidikan untuk Putus Rantai Kemiskinan
"Ini bukan sekadar awal masuk sekolah, tetapi juga awal dari harapan besar bangsa bagi generasi penerus. Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjangkau anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal," ungkap Khofifah saat mengunjungi SR di Kota Probolinggo.
Sebanyak 100 siswa dari keluarga prasejahtera di kota tersebut resmi memulai proses belajar di sekolah yang menerapkan konsep boarding school atau berasrama.
Di Jawa Timur, terdapat 12 Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi serentak pada hari pertama tahun ajaran 2025/2026.
Total siswa yang terdaftar mencapai 1.183 orang pada jenjang SD, SMP, dan SMA, namun tiga siswa dilaporkan sakit, sehingga kegiatan pembelajaran dimulai dengan 1.180 siswa.
"Pada hari pertama ini, para siswa di Sekolah Rakyat diajak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, hingga orientasi nilai-nilai dasar pendidikan dan kebangsaan," ujar Khofifah.
Konsep berasrama memungkinkan siswa tinggal di sekolah dan mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH, pendamping sosial, serta tim dari Jatim Social Care.
Orang tua siswa juga diundang untuk meninjau langsung fasilitas sekolah dan berinteraksi dengan guru-guru.
Dukungan Fasilitas dan Tahap Perluasan
Gubernur meninjau berbagai fasilitas seperti ruang kelas, dapur, ruang kesehatan, serta perlengkapan asrama yang digunakan siswa.
Seluruh kebutuhan siswa, termasuk makan tiga kali sehari, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi, disediakan secara gratis.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Sosial telah menyiapkan Buku Siswa, Buku Pintar SR, modul pembelajaran, serta panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
" Cara paling efektif memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat sekolah, lewat pendidikan, lewat belajar," tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia merupakan langkah strategis jangka panjang, dan Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret yang diterapkan di lapangan.
Dari total 63 Sekolah Rakyat yang direncanakan secara nasional, 12 unit berada di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai pelaksana terbanyak pada tahap awal.
Lokasi sekolah mencakup berbagai lahan milik Pemerintah Provinsi Jatim seperti UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Jatim Malang, SMKN Maritim Lamongan, serta lokasi lain di Mojokerto, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Jombang, Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.
Di Kota Probolinggo, dua rombongan belajar jenjang SMP dan dua rombongan belajar jenjang SMA menampung total 100 siswa.
"Sebanyak 12 Sekolah Rakyat kita didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Ini membuktikan bahwa Jatim siap menjadi pionir Sekolah Rakyat di Indonesia," ia menegaskan.
Pemprov Jatim juga telah menyiapkan pelaksanaan Tahap 1B pada akhir Juli 2025 di tujuh lokasi tambahan, yaitu Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Tahap 1B ditargetkan menampung 600 siswa tambahan, sementara Tahap 1C direncanakan dimulai pada September 2025.
Dengan demikian, jumlah total Sekolah Rakyat di Jatim diperkirakan mencapai 19 unit pada Tahun Ajaran 2025/2026.
"Ini adalah bagian dari tekad kami untuk mengawal penuh program nasional Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan," ujar Khofifah.
- Penulis :
- Arian Mesa
