Pantau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa Indonesia siap mengusung isu pendanaan iklim dan memperkuat kepemimpinan global menuju masa depan tangguh iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang akan digelar di Brasil pada November 2025.
Indonesia Tekankan Keadilan Iklim dan Penuhi Janji Pendanaan
Salah satu fokus utama Indonesia dalam forum COP30 adalah mendesak negara-negara maju untuk merealisasikan janji pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang telah disepakati sejak tahun 2020.
"Saat ini, janji pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun yang seharusnya direalisasikan sejak 2020 masih jauh dari kenyataan. Data terakhir dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menunjukkan bahwa hingga 2022, jumlah yang benar-benar tersedia baru mencapai USD 67 miliar. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti bahwa komitmen global terhadap keadilan iklim masih timpang", tegas Diaz dalam Rapat Sosialisasi Hasil Perundingan Subsidiary Bodies (SB) 62 di Jakarta pada Senin, 14 Juli 2025.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan instansi lainnya yang tergabung dalam Delegasi Republik Indonesia untuk COP30.
Indonesia tercatat aktif dalam 12 agenda utama di SB 62 yang mencakup 19 kelompok kerja, di antaranya global stocktake, loss and damage, ketahanan pangan dan pertanian, kelautan, gender dan perubahan iklim, serta pembiayaan jangka panjang.
"Kita diminta merumuskan dokumen loss and damage, lalu national adaptation plan. Isu-isu lain yang juga sedang bergulir adalah gender and climate change, local communities and indigenous people, dan peninjauan ulang terkait isu peningkatan kapasitas negara-negara berkembang", ujar Diaz.
Dorong Rencana Adaptasi Nasional dan Skema Karbon Internasional
Indonesia saat ini tengah menyusun National Adaptation Plan (NAP) sebagai strategi nasional dalam menghadapi risiko bencana iklim yang semakin meningkat.
Selain itu, Indonesia aktif mendorong implementasi loss and damage dan keterlibatan dalam skema karbon internasional melalui Pasal 6.4 Perjanjian Paris.
"Walaupun sudah ada share of proceed dalam Artikel 6.4 yang menjelaskan soal pembagian keuntungan skema perdagangan karbon kepada negara berkembang, Indonesia masih bertekad mendorong penambahan kontribusi pendanaan dari negara maju", jelasnya.
Diaz juga menekankan pentingnya solidaritas antar-lembaga dan kementerian untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
Menurutnya, delegasi Indonesia di COP30 tidak mewakili institusi masing-masing, tetapi merupakan suara resmi negara.
COP30 akan menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam transisi menuju ekonomi rendah emisi dan perjuangan global melawan krisis iklim.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
