Gubernur Jakarta Hadiri Forum PBB di New York, Tekankan Peran Kota dalam Diplomasi Global dan SDGs

Pantau - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bersama Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menghadiri pembukaan Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum/HLPF) 2025 di Markas PBB, New York, pada Senin, 14 Juli 2025.

Jakarta Diposisikan sebagai Kota Global

Dalam pidatonya, Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antar kota dan negara dalam menghadapi urbanisasi, krisis iklim, dan kesenjangan sosial.

"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kamu untuk aktif dalam diplomasi global," ungkapnya.

Ia memaparkan sejumlah inisiatif transformasi Jakarta, seperti transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.

Kehadiran Pramono dalam forum ini menandai sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta secara resmi diundang PBB untuk berpartisipasi dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.

SDGs dan Diplomasi Kota dalam Agenda Internasional

HLPF 2025 menjadi forum strategis bagi pemimpin dunia, diplomat, dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian dan tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Partisipasi Jakarta menunjukkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju kota global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Keikutsertaan Jakarta juga sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai ASEAN Hub, yang mendorong posisi kota ini sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan.

Hadirnya Arrmanatha Nasir menandakan bahwa diplomasi Indonesia kini dijalankan pula oleh entitas sub-nasional, bukan hanya pemerintah pusat.

Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan serta membuka peluang bagi kota-kota lain untuk aktif dalam jaringan global seperti C40, UCLG, dan ICLEI.

Forum HLPF 2025 digelar pada 14–23 Juli 2025 dengan tema "Mendorong solusi berkelanjutan, inklusif, dan berbasis bukti untuk Agenda 2030 tanpa ada yang tertinggal."

Sebanyak 37 negara, termasuk Indonesia, dijadwalkan menyampaikan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs) yang memaparkan capaian, tantangan, dan praktik baik dalam pelaksanaan SDGs.