Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjalin kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk menyusun penataan ruang laut serta mengembangkan kawasan ekosistem karbon biru di berbagai lokasi prioritas Indonesia.
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ini berlaku selama tiga tahun dan dilakukan dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Penataan Ruang Laut (PRL), disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pejabat internal KKP, serta perwakilan mitra pembangunan.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi biru yang berkeadilan, efisien, berkelanjutan, serta terintegrasi antara ruang laut dan darat.
Tujuan Penguatan Tata Kelola Ruang Laut
Kerja sama KKP dan KI bertujuan memperkuat tata kelola ruang laut Indonesia yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
Langkah ini juga mendukung komitmen global Indonesia dalam melindungi 30 persen kawasan konservasi perairan (Marine Protected Area/MPA), yang ditargetkan mencapai 97,5 juta hektare.
Direktur Jenderal PRL KKP, Kartika Listriana, mengungkapkan bahwa perencanaan ruang laut menjadi landasan pembangunan ekonomi biru dan harus mendukung Asta Cita pemerintah.
"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap langkah kebijakan memiliki dasar ekologi yang kuat dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, ini merupakan bagian penting dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor kelautan," jelas Kartika.
Ditjen PRL akan menyusun dokumen zonasi ruang laut, termasuk kawasan antarwilayah, kawasan strategis nasional (KSN), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT), yang akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Dukungan Teknis dan Data dari Konservasi Indonesia
Konservasi Indonesia menyatakan komitmennya mendukung target pemerintah melalui penyediaan dukungan teknis dan data, termasuk identifikasi dan pemetaan lokasi potensial karbon biru di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.
"Konservasi Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pencapaian sekitar 20 juta hektare kawasan konservasi lepas pantai, khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatra dan Laut Banda. Pengelolaan kawasan ini tidak hanya mendukung komitmen konservasi, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir, komunitas lokal, dan masyarakat adat melalui perlindungan mata pencaharian, pengendalian overfishing, dan pengembangan ekowisata berbasis alam," kata Fitri Hasibuan, Wakil Presiden Program KI.
KI juga akan berperan dalam penyusunan zonasi rinci, analisis daya dukung karbon biru, serta pengembangan sistem informasi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
Saat ini, sekitar 30 juta hektare atau 10 persen kawasan laut Indonesia telah terlindungi sebagai kawasan konservasi.
Masih terdapat 67,5 juta hektare laut Indonesia yang perlu segera ditetapkan dan dikelola untuk mencapai target konservasi nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
