Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintah bertujuan membangun layanan publik yang responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan aplikasi daring.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7).
"Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi", ungkapnya.
Digitalisasi Pemerintahan Butuh Fondasi Kuat dan Kolaboratif
Rini menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menekankan pada transformasi tata kelola.
Transformasi ini mencakup integrasi sistem, penguatan tata kelola, pembangunan infrastruktur digital, serta perubahan budaya organisasi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Pemerintah mendorong pendekatan berbasis use case atau layanan strategis yang didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi utama.
"Transformasi digital bukan tujuan akhir, tapi strategi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045", tegasnya.
Peran Informasi Geospasial dalam Pemerintahan yang Presisi dan Adil
Rini menyoroti pentingnya informasi geospasial dalam menghadirkan layanan publik yang tepat sasaran, terutama dalam program pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, dan penyaluran bantuan sosial.
"Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta", ujarnya.
Ia menekankan bahwa transformasi digital harus memiliki fondasi kuat berupa peta yang menyatu, data yang saling terhubung, dan keputusan berbasis bukti.
Model pemerintahan digital yang dibangun ke depan harus terbuka, presisi, menciptakan nilai nyata, serta menghadirkan keadilan.
Rini juga menambahkan bahwa pendekatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditingkatkan menjadi model pemerintahan digital yang berorientasi pada dampak dan mendorong kolaborasi lintas sektor.
"Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekadar mesin administrasi, tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan", tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
