Pantau - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Maluku, tengah menunggu proses sertifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai syarat utama kelengkapan dokumen pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Sosial Buru Selatan, Usman Ali Ikhsan, menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung program Sekolah Rakyat sudah lengkap, kecuali sertifikat lahan yang masih dalam proses administrasi.
"Proses sertifikasi lahan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk Bursel, kami masih menunggu sertifikat lahannya. Kalau itu sudah selesai, dokumen lainnya sudah lengkap," ungkapnya di Ambon pada hari Kamis.
Lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tanah milik masyarakat yang telah dibeli oleh pemerintah daerah, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyertifikatan nama.
Progres Dokumen dan Rencana Zonasi
Kabupaten Buru Selatan menjadi salah satu dari beberapa wilayah di Maluku yang masih dalam tahap pemenuhan dokumen dan kesiapan zona untuk program Sekolah Rakyat.
Hingga saat ini, baru dua kabupaten dan satu kota di Maluku yang dinyatakan lolos tahap awal seleksi program oleh pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan berbasis zona dan bertujuan untuk memenuhi fasilitas belajar yang terstandar bagi siswa dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Data sementara mencatat bahwa Sekolah Rakyat di Buru Selatan akan menampung total 98 siswa dari berbagai jenjang.
Rincian Siswa dan Target Pelaksanaan
Rinciannya adalah dua rombongan belajar untuk jenjang SD dengan 28 siswa, dua rombongan jenjang SMP sebanyak 32 siswa, dan dua rombongan jenjang SMA dengan total 38 siswa.
Pendataan siswa masih menunggu validasi melalui data by name by address (BNBA) dari Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH).
Rekrutmen siswa baru direncanakan akan dimulai pada tahun 2026, seiring dengan rampungnya proses administrasi dan kesiapan sarana pendidikan.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.
Pemkab Buru Selatan menyatakan komitmennya dalam menyukseskan pelaksanaan program ini demi masa depan generasi muda di daerahnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
