Pantau - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang sudah dilayani angkutan umum massal, bukan sekadar berdasarkan koridor jalan tertentu.
"Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor," ungkap perwakilan MTI dalam pernyataan resminya.
Menurut MTI, pendekatan koridor hanya akan memindahkan beban lalu lintas ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tanpa benar-benar mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan.
ERP Bukan Sekadar Pungutan, Tapi Revisi Hak atas Ruang Jalan
MTI menilai bahwa pendekatan berbasis kawasan akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta.
Jika penerapan ERP tetap dimulai berdasarkan koridor, MTI menyarankan agar langkah tersebut dikombinasikan dengan strategi manajemen transportasi lainnya, seperti integrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan penerapan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) di area sekitar yang belum dikenai pungutan.
"Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain," tegas MTI.
ERP, menurut MTI, bukan hanya soal teknologi dan pungutan, tetapi merupakan bentuk keberanian politik untuk menata ulang hak atas ruang jalan secara adil.
Sistem ini diharapkan dapat mengembalikan ruang jalan bagi pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini terdampak dominasi kendaraan pribadi.
ERP Belum Diterapkan, Pemprov DKI Masih Fokus Tingkatkan Transportasi Umum
MTI menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan pengelolaan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi.
Hingga Juni 2025, ERP belum diterapkan karena Pemprov DKI masih memprioritaskan peningkatan kualitas dan cakupan layanan transportasi umum massal.
ERP merupakan sistem pengendalian lalu lintas melalui pungutan retribusi elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melintasi ruas tertentu pada jam-jam padat lalu lintas.
Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
