Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Wali Nanggroe Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Singapura, Workshop Perdana Digelar di Aceh Besar

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Wali Nanggroe Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Singapura, Workshop Perdana Digelar di Aceh Besar
Foto: Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar bersama para guru saat bertemu dengan perwakilan Pemerintah Singapura, di Aceh Besar(sumber: ANTARA/HO-Humas Wali Nanggroe Aceh)

Pantau - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar resmi menjalin kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Singapura, yang telah diinisiasi sejak lima tahun lalu.

Kerja sama ini ditandai dengan digelarnya workshop khusus antara Kementerian Pendidikan Singapura dengan para pimpinan dan perwakilan guru SMP se-Kota Banda Aceh.

Workshop berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, dan menjadi langkah awal dari implementasi kerja sama yang telah lama dirancang.

Tgk Malik Mahmud Al Haythar menyatakan, "Apa yang kita lakukan ini sudah lama sekali dinanti-nanti dan sangat perlu," ungkapnya dalam sambutan pembukaan acara tersebut.

Perwakilan Singapura dan Materi Pertemuan

Workshop tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Singapura, antara lain Willy Kurniawan selaku Manajer Utama Kementerian Pendidikan Singapura, Jerrica Yap Wee Ping selaku Konsul dari Konsulat Jenderal Singapura, serta Wei Kit, Manajer Kementerian Pendidikan Singapura.

Dalam pertemuan ini, Kementerian Pendidikan Singapura menjelaskan sistem pendidikan di negaranya, termasuk peluang beasiswa dan program pertukaran pelajar untuk siswa Aceh.

"Kami ingin mengeksplorasi potensi kerja sama dengan sekolah di Aceh, mengenal lebih dekat para pimpinan pendidikan di Banda Aceh, sekaligus memperkenalkan program kami termasuk beasiswa dari Kementerian Pendidikan Singapura," ujar Willy Kurniawan.

Komitmen Jangka Panjang untuk Pendidikan Aceh

Tgk Malik Mahmud menekankan pentingnya kerja sama luar negeri dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh pascakonflik.

Ia menyampaikan bahwa Aceh memiliki keistimewaan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Keistimewaan ini menjadi peluang besar bagi Aceh untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing melalui kerja sama luar negeri," ia mengungkapkan.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya terus menjajaki berbagai program kerja sama internasional seperti penyediaan beasiswa, program magang, pertukaran siswa antarnegara, hingga pemberian premi untuk guru dan tengku dayah.

"Termasuk upaya perbaikan kurikulum hingga penyelenggaraan FGD dan lokakarya pendidikan modern seperti yang dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Singapura hari ini," ujarnya lagi.

Menurutnya, pengelolaan pendidikan yang baik akan melahirkan pemimpin visioner dan pemerintahan yang berkualitas, serta berdampak langsung pada peningkatan ekonomi di Aceh.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Aceh melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti kerja sama ini agar memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di wilayah tersebut.

Penulis :
Arian Mesa