Pantau - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengusulkan agar identitas pekerja migran elektronik (E-PMI) untuk anak buah kapal (ABK), termasuk pelaut sektor perikanan dan kapal niaga yang bekerja di luar negeri, diterbitkan secara gratis.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Christina Aryani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi di Kantor Kementerian P2MI pada Senin, 21 Juli 2025.
"Tadi kami usulkan agar ada pemberian ID PMI (E-PMI) secara gratis kepada pelaut-pelaut yang bekerja di luar negeri, yang sebelumnya sudah masuk dalam sistem Kementerian Perhubungan," ungkap Christina.
Ia menambahkan bahwa para pelaut yang telah memiliki sijil dan buku pelaut tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena seluruh data mereka sudah tercatat.
"Jadi, mereka yang sudah memiliki sijil (dokumen pendukung pelayaran) dan buku pelaut, datanya ada semua nanti mereka akan diterbitkan ID PMI (E-PMI) secara gratis," ia mengungkapkan.
Tindak Lanjut Pertemuan dan Pembentukan Satgas Bersama
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Menteri P2MI dan Menteri Perhubungan pada 15 November 2024, yang membahas berbagai aspek perlindungan awak kapal migran.
Dalam pertemuan itu disepakati perlunya peningkatan pelayanan pelindungan, pendataan, serta pengembangan kompetensi bagi awak kapal asal Indonesia.
"Bagaimana pentingnya agar pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki pelindungan. Nah penerbitan E-PMI gratis tadi kami usulkan," kata Christina.
Selain pendataan, Christina juga menyampaikan keinginan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam mempromosikan penempatan pekerja migran melalui sekolah-sekolah tinggi dan politeknik milik Kemenhub.
"Kita ingin agar sekolah vokasi milik Kemenhub bisa menyuplai pekerja migran yang disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan di luar negeri," ungkapnya.
P2MI dan Kemenhub juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mengawasi keberangkatan calon pelaut agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Satgas ini diharapkan dapat menyamakan persepsi antara dua kementerian, tidak hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
"Agar tidak hanya persepsi di level pengambil kebijakan saja, tapi bisa diterjemahkan sama oleh tim di KemenP2MI dan Kemenhub," tegas Christina.
Dorongan Pelatihan Kompetensi untuk SMK Pelayaran
Dalam kesempatan itu, turut dibahas pula rencana kolaborasi untuk peningkatan kompetensi siswa SMK pelayaran di Indonesia agar siap bersaing di dunia kerja internasional.
Christina menilai pentingnya pelatihan dasar seperti basic safety training (BST) yang akan mempermudah lulusan SMK pelayaran bekerja sebagai pelaut atau ABK di luar negeri.
"Nah, ini nanti kami akan membantu memfasilitasi pembicaraan dengan Kementerian Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah)," jelasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
