Pantau - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa program sekolah swasta gratis menjadi salah satu prioritas utama dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta.
Pemprov DKI saat ini tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang akan dimulai secara bertahap.
Program tersebut akan diterapkan sebagai proyek percontohan di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
"Pelaksanaannya akan dievaluasi, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti program sekolah swasta gratis," ungkapnya.
Fokus Infrastruktur dan Pengendalian Banjir
Dalam perubahan APBD ini, Rano juga menyoroti beberapa prioritas lain, termasuk kenaikan dana operasional RT/RW dan dasawisma yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat agar alokasi dana operasional tersebut tepat sasaran.
Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI menerapkan strategi komprehensif dengan pendekatan push and pull strategy.
"Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride," ia mengungkapkan.
Selain itu, layanan transportasi laut antarpulau terutama di wilayah Kepulauan Seribu turut diperkuat melalui pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, dan penambahan armada kapal, termasuk kapal sekolah.
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemprov juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam normalisasi segmen sungai serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.
Dalam mengatasi dampak banjir rob, pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dilanjutkan menggunakan skema multiyears.
Selain itu, pembangunan waduk, situ, dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir dan sumber air baku.
Penguatan Ekonomi Daerah dan Belanja Sosial
Mengenai pendapatan daerah, Rano menyebut bahwa Pemprov DKI telah melakukan perhitungan target secara realistis dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki potensi ekonomi.
Belanja daerah dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.
"Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
