Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan inspeksi berkala dan pengawasan berlapis guna mencegah peredaran obat herbal yang mengandung bahan kimia berbahaya di masyarakat.
Tanggapan atas Temuan BPOM pada Produk Obat Bahan Alam
Pernyataan ini disampaikan Netty menanggapi temuan BPOM mengenai 15 produk obat bahan alam (OBA) yang terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya, seperti sildenafil sitrat.
“BPOM tidak boleh hanya reaktif karena adanya kasus. Pengawasan proaktif dan inspeksi berkala harus ditingkatkan,” tegasnya.
Menurut Netty, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat produsen, pemasok bahan baku, hingga jalur distribusi.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan literasi masyarakat agar lebih cermat dalam memilih dan membeli produk herbal.
“Masyarakat juga perlu diberi literasi agar lebih cermat sebelum membeli produk herbal,” ujarnya.
Risiko Penyalahgunaan Bahan Kimia Tanpa Pengawasan Medis
Netty mengingatkan bahwa penggunaan sildenafil, yang biasa digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi dan hipertensi pulmonal, hanya boleh dilakukan atas resep dan dalam pengawasan dokter.
Penggunaan sembarangan dalam produk herbal tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum dan etika kesehatan.
“Bahan kimia seperti sildenafil hanya boleh digunakan atas resep dokter dan dengan pengawasan ketat. Jika disalahgunakan dalam produk herbal tanpa izin, ini jelas pelanggaran hukum dan etika kesehatan,” katanya.
Dorongan untuk Reformasi Sistem Pengawasan Produk Obat
Netty menyampaikan dukungan terhadap langkah BPOM yang telah menarik dan memusnahkan produk ilegal serta menindak pelaku usaha yang terlibat.
Namun, ia juga menekankan perlunya langkah sistemik jangka panjang.
Langkah tersebut antara lain mencakup penguatan sistem sertifikasi, pelabelan transparan, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga.
“Kesehatan publik tidak boleh dikorbankan karena ambisi bisnis. Saya mendorong BPOM, Kemenkes, dan stakeholder terkait untuk membuat sistem yang tidak memberi celah bagi pelaku usaha yang curang,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
