Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menegaskan bahwa pengawasan digital dan penguatan regulasi merupakan kunci utama dalam mengatasi persoalan pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Digitalisasi dan Sinergi Lintas Sektor Jadi Prioritas
Beniyanto menyampaikan bahwa membangun ekosistem pengawasan berbasis teknologi serta menutup celah hukum dalam regulasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba).
“Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antar instansi dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola minerba yang akuntabel.
DPR juga mendorong percepatan integrasi data perizinan dalam sistem informasi terpadu agar distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.
“Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” ujar Beniyanto.
Regulasi Tegas dan Berbasis Keberlanjutan
Selain dari sisi pengawasan, DPR juga berkomitmen untuk mengawal revisi regulasi agar sanksi terhadap pelanggaran di sektor pertambangan lebih tegas dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang kuat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang serta perlindungan masyarakat di wilayah terdampak tambang.
“Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” jelasnya.
Beniyanto optimistis bahwa dengan digitalisasi pengawasan dan penyempurnaan regulasi, Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal secara signifikan dan memperkuat kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ia menyimpulkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
