Pantau - dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025), dengan menekankan pentingnya kebijakan negara yang berpihak pada rakyat dan berorientasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Kebijakan Berbasis Kepentingan Rakyat dan Tantangan Masa Depan
"Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia," ungkap Puan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mampu merespons tantangan baik dari dalam maupun luar negeri secara adaptif dan antisipatif.
"Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif," ujarnya.
Puan juga menekankan bahwa hasil pembangunan tidak bisa diraih secara instan, sehingga kebijakan hari ini harus mempertimbangkan risiko dan prospek kemajuan jangka panjang.
"Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia," tambahnya.
DPR Sahkan RAPBN 2026 dan Dorong Legislasi Berbasis Partisipasi Publik
Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.
RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan 2026, dengan fokus pada kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Tema RKP 2026, yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", selaras dengan RPJMN 2025–2029.
"DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Puan.
DPR juga menyetujui hasil uji kelayakan Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional, serta mengesahkan:
- 10 UU tentang Kabupaten/Kota,
- Laporan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025,
- Revisi UU 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai RUU usul DPR.
Dalam bidang legislasi, DPR telah menyelesaikan pembahasan 10 RUU tentang kabupaten/kota dan akan melanjutkan 21 RUU lainnya.
"DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," tegasnya.
Reses Dimulai, Anggota DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat
Masa reses DPR dimulai tanggal 25 Juli hingga 14 Agustus 2025.
" Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia," ujar Puan.
Dalam masa sidang ini, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBN 2024 dan Semester I Tahun 2025, serta melaksanakan uji kelayakan pejabat publik seperti Deputi Gubernur BI dan Duta Besar.
Di bidang diplomasi parlemen, DPR menerima kunjungan delegasi dari berbagai negara dan mengikuti forum internasional seperti AIPA Caucus di Kamboja dan UN High Level Political Forum di New York.
- Penulis :
- Aditya Yohan
