Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Politik

Legislator Minta Pemerintah Siapkan Skema Pemulangan Jamaah Umrah Terdampak Konflik

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Legislator Minta Pemerintah Siapkan Skema Pemulangan Jamaah Umrah Terdampak Konflik
Foto: (Sumber: Calon penumpang berada di samping layar monitor pengumuman jadwal penerbangan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (1/3/2026). Akibat terjadinya perang antara Iran, Israel dan Amerika sejumlah maskapai yang melayani penerbangan ke Timur Tengah membatalkan sejumlah penerbangannya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/sgd.)

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan yang jelas dan terukur bagi jamaah umrah Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah akibat gangguan penerbangan internasional.

Lebih 58 Ribu Jamaah Tertahan

Tercatat lebih dari 58 ribu jamaah umrah Indonesia belum dapat kembali sesuai jadwal karena eskalasi konflik regional yang mengganggu jalur penerbangan.

Selly menegaskan negara harus memastikan kepastian waktu pemulangan agar jamaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia menilai situasi tersebut menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan dari sisi kepastian perjalanan, keamanan, maupun layanan.

Selly menyebut imbauan resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang menyatakan pemerintah terus memantau situasi secara intensif sebagai langkah awal yang penting.

Namun ia menekankan perlunya langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.

Dorong Penguatan Mitigasi Krisis

Menurutnya situasi ini menjadi momentum evaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Ia menyoroti perlunya penguatan sistem perlindungan jamaah termasuk protokol krisis terstruktur dan skema pemulangan alternatif.

Selly juga meminta penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar siap menghadapi manajemen krisis.

Selain itu koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri perlu diperkuat agar respons lebih cepat dan terkoordinasi.

Ia mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jamaah guna menghindari kecemasan berkepanjangan.

Penulis :
Gerry Eka