Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menyatakan bahwa kelalaian SPPG sangat membahayakan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat MBG.
Ia mengingatkan bahwa BGN tidak boleh hanya terpaku pada target jumlah penerima manfaat, terutama setelah mendapatkan alokasi anggaran yang besar.
"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," ungkapnya.
Charles menegaskan agar kasus keracunan siswa akibat mengonsumsi MBG, seperti yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tidak kembali terulang.
Menurutnya, insiden semacam itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan statistik semata.
"Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa," tegasnya.
DPR Tekankan Peran BPOM dalam Pengawasan MBG
Charles juga mengingatkan pentingnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penyediaan MBG di seluruh Indonesia.
Ia menyoroti hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM yang telah menyepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif.
"Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," ia mengungkapkan.
Menurut Charles, seluruh SPPG di bawah koordinasi BGN memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesehatan generasi muda Indonesia.
Target 20 Juta Penerima Manfaat Jadi Prioritas Nasional
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius agar jumlah penerima MBG mencapai 20 juta orang sebelum 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Dalam pertemuan dengan pemimpin partai politik dan pejabat negara di Jakarta pada Rabu malam, 23 Juli, Presiden melaporkan bahwa jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai 6,7 juta orang.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," ungkap Presiden.
Investigasi dan Evaluasi Berlangsung di Daerah
Sementara itu, investigasi BPOM terkait kasus keracunan MBG di Kupang masih berlangsung.
Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di NTT.
Selain itu, sejumlah petani muda turut berkontribusi dalam mendukung rantai pasok bahan pangan untuk program ini.
- Penulis :
- Arian Mesa
