Anggota DPR Dorong Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan Industri untuk Tekan Pengangguran Vokasi

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mendorong sinkronisasi antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri untuk menekan tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Ravindra mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK mencapai 9,01 persen, tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.

"Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dan permintaan industri. Padahal, lulusan vokasi seharusnya adalah yang paling siap kerja," ujarnya.

Revitalisasi Kurikulum dan Pelatihan Kerja jadi Fokus Pembenahan

Ravindra menegaskan pentingnya penyusunan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri dan diiringi dengan penetapan arah penempatan kerja bagi lulusan SMK.

Menurutnya, pengelolaan SMK harus lebih menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja dibandingkan pencapaian akademik semata.

Ia mengutip keberhasilan sistem pendidikan vokasi di Jerman sebagai contoh ideal, di mana data dari GOVET menunjukkan bahwa 95,3 persen lulusan vokasi berhasil masuk ke dunia kerja.

Ravindra juga meminta agar pemerintah menjadikan tingkat penyerapan kerja sebagai indikator utama keberhasilan SMK.

Usulan tersebut disambut baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas sektor demi membenahi sistem pendidikan vokasi nasional.

Ia turut mengapresiasi pelatihan non-formal digital seperti Apple Developer Academy yang memberikan pelatihan 10 bulan di bidang pengembangan web dan desain UI/UX, dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 80 persen.

Ravindra juga mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses pelatihan kerja melalui revitalisasi Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) serta peningkatan kapasitas instruktur.

"Komitmen Kemenaker dalam pemerataan pelatihan dan percepatan sertifikasi sangat penting. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam penguatan SDM nasional," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran serta sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar pelatihan vokasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan benar-benar memenuhi kebutuhan industri secara tepat sasaran.