Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa meningkatnya angka PHK adalah kenyataan pahit yang tidak bisa diabaikan karena berdampak langsung terhadap kehidupan jutaan keluarga Indonesia.
"Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat," ungkapnya.
Data PHK Meningkat Tajam Sepanjang Semester Pertama 2025
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK selama Januari hingga Juni 2025.
Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.
"Data ini tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegah angka PHK semakin meningkat. Dengan intervensi yang tepat, saya yakin badai PHK ini bisa mereda," ia mengungkapkan.
Dorongan Solusi dan Peran Satgas PHK
Arzeti menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah opsi strategis dalam merespons krisis ini.
Salah satu opsi yang disampaikannya adalah pemberian insentif kepada sektor padat karya, misalnya melalui keringanan pajak.
Selain itu, ia juga mendorong pengembangan sektor-sektor potensial seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital untuk menciptakan lapangan kerja baru.
"Stimulus ekonomi yang lebih agresif juga diperlukan. Pemerintah bisa meningkatkan belanja di sektor strategis seperti infrastruktur dan pengembangan UMKM. Dengan begitu, akan terbuka peluang kerja baru bagi para korban PHK," jelas Arzeti.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) PHK yang telah dibentuk oleh pemerintah.
Menurutnya, Satgas tersebut tidak boleh hanya menjadi reaksi terhadap kasus PHK yang sudah terjadi, tetapi harus aktif dalam pemetaan dan mitigasi risiko PHK ke depan.
"Satgas PHK harus lebih aktif dan responsif. Mereka harus bisa mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan PHK massal," tegasnya.
Arzeti juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman PHK secara menyeluruh.
"Pemerintah harus menjadi motor penggerak, tapi pengusaha dan masyarakat juga harus turut berperan aktif. Kita harus segera ambil langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran yang berkepanjangan," katanya menutup pernyataan.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Tria Dianti
