Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani kasus tawuran yang terus terjadi di wilayah ibu kota.
Peran Keluarga Dinilai Kunci Cegah Tawuran
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, dalam seminar bertema Cegah Tawuran Melalui Peran Keluarga yang digelar di Jakarta pada Kamis, 7 Agustus 2025.
“Tawuran kita tidak akan pernah mau toleran. Sebelum menuju ke represif atau tindakan yang kita lakukan secara sanksi hukum bersama aparat, kami berharap kita semua berupaya untuk melakukan pendekatan secara preventif,” ungkap Iin.
Menurutnya, pendekatan preventif dapat dilakukan melalui penguatan peran keluarga, khususnya para ibu sebagai agen perubahan dalam lingkungan rumah tangga.
“Karena biasanya faktor yang terjadi kebanyakan ketika anak melakukan tawuran mereka ingin memperoleh jati diri. Kemudian mereka ingin terlihat lebih eksis tetapi dengan lingkungan yang kebetulan mendapatkan lingkungan yang negatif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan orang tua saat anak keluar rumah sangat penting untuk mencegah keterlibatan dalam aksi kekerasan tersebut.
Tawuran Lintas Wilayah dan Pengaruh Teknologi Digital
Iin menjelaskan bahwa bentuk tawuran saat ini telah berkembang menjadi lebih kompleks, bahkan melibatkan pelaku dari lintas wilayah.
“Sehingga dimungkinkan misalkan tawuran di Jakarta Timur orang yang datang itu bisa dari pusat, dari utara, barat, bahkan dari Tangerang dan Depok dan sebagainya,” jelasnya.
Kemajuan teknologi digital juga memperparah situasi, karena memudahkan komunikasi antar kelompok untuk saling memancing aksi tawuran.
Ia menyebut bahwa penyelesaian masalah tawuran adalah pekerjaan rumah bersama dalam rangka mendukung program gubernur dan wakil gubernur untuk menjadikan Jakarta sebagai kota inklusif, ramah, dan layak anak.
Berdasarkan data, tercatat sebanyak 93 kasus tawuran antarkelompok terjadi di Jakarta sepanjang Januari hingga Juli 2025.
Pemprov Siapkan Satgas dan Libatkan Akademisi
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji sejumlah kebijakan strategis, antara lain pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye sosial dengan tagar #JagaJakarta, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Pemerintah juga membuka ruang kerja sama dengan universitas, akademisi, psikolog, dan kriminolog untuk merumuskan solusi jangka panjang dan komprehensif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
