Pantau - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pentingnya negara-negara berkembang merumuskan metode ilmiah sendiri dalam menghitung harga penyerapan karbon, agar tidak terus bergantung pada standar yang ditetapkan pihak luar.
Seruan Mandiri dari Negara Berkembang
Pernyataan tersebut disampaikan Havas dalam sambutannya pada simposium “Exploring the Global South: Epistomologies, Development Pathways, and Research Network” yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Havas, akademisi, profesor, dan pakar dari negara-negara berkembang perlu duduk bersama dan menyepakati metode perhitungan penyerapan karbon secara kolektif.
Setelah metode tersebut disepakati di level ilmiah, langkah selanjutnya adalah membahasnya di tingkat pemerintahan.
"Maka pemerintah akan dapat memutuskan, baik di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, standar yang kita kembangkan sendiri untuk produk yang tumbuh di negara kita sendiri. Bukan lagi orang lain yang menentukan standar untuk kita," ungkapnya.
Havas mencontohkan tantangan dalam menetapkan harga blue carbon atau karbon biru yang berasal dari ekosistem laut dan pesisir.
Ia mengungkapkan bahwa telah ada diskusi dengan para ahli dari berbagai negara terkait harga penyerapan karbon biru, namun belum ditemukan satu pendekatan yang seragam.
" Tapi sekali lagi, masalahnya sama. Tidak ada satu metode tunggal untuk menghitung penyerapan karbon biru dan penetapan harganya," ia mengungkapkan.
Ketimpangan Perdagangan Jadi Sorotan
Selain isu karbon, Havas juga menyinggung ketimpangan dalam sistem perdagangan global yang membuat negara berkembang tidak memiliki kuasa atas harga produk mereka sendiri.
Ia mencontohkan bagaimana harga komoditas seperti kopi masih banyak ditentukan oleh pihak luar, meski diproduksi oleh negara-negara berkembang.
"Saya pikir negara kita harus membangun (standar) sendiri, karena ini ada di rumah kita, di tanah kita, ini warisan kita," tegasnya.
Simposium ini merupakan bagian dari forum tahunan PARETO 2025 yang diselenggarakan oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN.
Acara tersebut mempertemukan akademisi, ekonom, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
Perwakilan dari negara anggota BRICS dan ASEAN turut hadir dalam kegiatan ini, membawa perspektif regional untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama Selatan-Selatan.
- Penulis :
- Shila Glorya
