Veteran Sultra Minta Pemerintah Perjuangkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pantau - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Provinsi Sultra untuk memperjuangkan hak pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa.

Peringatan Harvetnas dan Makna Sejarah

Ketua DPD LVRI Sultra, Barmuddin, menyampaikan permintaan tersebut di Kendari pada peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) 2025.

Peringatan Harvetnas merupakan bentuk penghargaan negara kepada para pejuang yang berjasa merebut kembali kedaulatan NKRI melalui peristiwa penghentian pertempuran empat hari pada 7–10 Agustus 1949 di Surakarta.

"Saat itu, pertempuran yang dipimpin Letkol Ignatius Slamet Riyadi tersebut berakhir dengan kemenangan pasukan Indonesia dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda," ungkapnya.

Setelah peristiwa tersebut, Presiden RI Soekarno mengeluarkan pernyataan bersejarah yang memberikan nama "Veteran" kepada para pejuang yang berhasil memukul mundur pasukan Belanda.

"Pernyataan itu ditegaskan kembali pada peringatan Harvetnas 1965, ketika beliau menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Presiden Soekarno juga menegaskan gelar veteran adalah milik nasional yang dianugerahkan rakyat sebagai penghormatan di masa revolusi fisik," jelasnya.

Ajakan Melanjutkan Perjuangan

Barmuddin meminta agar pada peringatan Harvetnas 2025 pemerintah dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu.

"Kalau dulu kita berjuang secara fisik, sekarang waktunya berjuang untuk kemajuan negeri," katanya.

Menurutnya, perjuangan masa lalu harus dilanjutkan pemerintah dengan fokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Semangat juang yang dulu menjadi senjata para pejuang, harus tetap dijaga generasi sekarang melalui penerapan jiwa nasionalisme dan nilai-nilai 45," ujarnya.

Veteran, lanjut Barmuddin, tidak pernah meminta upah atau janji atas perjuangan mereka, namun jika perekonomian bangsa sudah maju, kesejahteraan bagi para pejuang masa lalu menjadi harapan.

"Perjuangan itu adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak mengharapkan imbalan, tetapi kalau ekonomi kita sudah maju, kita mengharapkan kesejahteraan," tegasnya.