Pantau - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, meminta Bupati Pati Sudewo untuk mengedepankan dialog dengan warga guna mencari titik temu setelah mencuatnya polemik kenaikan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat memicu protes publik.
Polemik Pajak, Seruan untuk Dialog dan Kolaborasi
Permintaan tersebut disampaikan Abdul Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, menyusul pembatalan kebijakan kenaikan PBB oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
Abdul Kholik menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Pati tengah berada dalam sorotan berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami di DPD RI juga mendukung supaya bisa aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah bisa kembali berkolaborasi untuk memajukan masyarakat Pati,” ujar Kholik.
Ia juga mengingatkan kepala daerah lainnya agar tidak serta merta mengambil kebijakan kenaikan pajak yang dapat membebani masyarakat, meskipun kondisi fiskal daerah terbilang cukup besar.
Menurutnya, semua kebijakan publik sebaiknya dibangun melalui dialog yang terbuka dan partisipatif agar menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama.
Respons terhadap Tuntutan Mundur dan Aksi Warga
Abdul Kholik mencontohkan bahwa jika pun kenaikan pajak diperlukan, harus dilakukan secara proporsional, sehingga tetap mendukung peningkatan pendapatan daerah tanpa menyulitkan rakyat kecil.
Ia juga menanggapi aspirasi warga yang menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Menurutnya, mekanisme pergantian kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang, dan sebaiknya tidak dijadikan fokus utama jika masih terdapat ruang untuk berdialog dan bekerja sama.
“Lebih baik kita mendorong agar pemerintah daerah dan masyarakat Pati dapat bersama-sama mendorong kemajuan daerah, ketimbang berkonflik,” imbuhnya.
Ia juga menyatakan bahwa DPD RI menunggu langkah dari Gubernur Jawa Tengah, yang menurutnya akan melakukan pemantauan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kita tunggu dari Pak Gubernur, kan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Pada hari yang sama, Rabu siang, ratusan warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten.
Dalam aksi tersebut, sejumlah orator mendesak Bupati Sudewo untuk mundur karena dinilai bersikap arogan terhadap aspirasi rakyat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
