Pantau - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada bendera Merah Putih dalam momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Kita tahu tidak ada yang sempurna, termasuk insan yang mengabdi di berbagai lini. Karena itu, pemerintah provinsi senantiasa membuka telinga, membuka mata, membuka hati untuk segala masukan perbaikan," ungkap Emil setelah mengikuti upacara pengibaran bendera di Surabaya pada Minggu (17/8/2025).
Simbol Kebanggaan dan Penghormatan terhadap Tanah Air
Emil menilai semarak perayaan HUT Kemerdekaan yang melibatkan ribuan pelajar membentangkan kain Merah Putih sepanjang lapangan menjadi simbol nyata kecintaan masyarakat terhadap Indonesia.
Ia juga menyoroti penampilan kolosal dari taruna, pelajar, dan kelompok drum band sebagai cerminan semangat generasi muda Jawa Timur dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
"Penghormatan kepada Merah Putih haruslah setinggi-tingginya, karena untuk mengibarkannya para pahlawan kita sudah mengorbankan darah mereka. Dari pengorbanan itu kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia yang kini sudah berusia 80 tahun," ujarnya.
Momentum kemerdekaan, menurut Emil, juga menjadi pengingat pentingnya rasa manunggal antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa capaian pembangunan tidak lepas dari kerja keras berbagai elemen masyarakat.
"Kita perlu mengapresiasi guru, tenaga kesehatan, para pekerja infrastruktur, penyuluh pertanian, dan semua yang berjerih payah. Mereka bagian penting dari kemajuan bangsa. Namun kita juga tidak boleh berpuas diri, tantangan selalu ada dan harus dijawab dengan kerja lebih baik lagi," tegasnya.
Respons terhadap Kemiskinan dan Pentingnya Data Akurat
Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai isu kemiskinan, Emil menyebutkan bahwa persentase kemiskinan di Jawa Timur saat ini sudah turun ke angka satu digit.
Namun ia mengakui bahwa jumlah warga miskin secara absolut masih besar karena populasi provinsi ini yang juga besar.
"Persentase penting sebagai ukuran, karena kalau kerja tidak diukur sama saja seperti berjalan tanpa peta dan tanpa kompas. Kalau strateginya betul, kita genjot. Kalau belum efektif, kita sempurnakan. Tapi ini belum selesai, justru makin menantang," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Emil, menggunakan pendekatan by name by address untuk menangani kemiskinan secara lebih akurat dan terarah.
Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memahami tantangan spesifik yang dihadapi kelompok masyarakat seperti petani, pedagang kaki lima, pekerja kota, lansia, maupun warga usia produktif.
"Penyesuaian ini membuat penanganan kemiskinan tidak bisa hanya jadi urusan Dinas Sosial, tetapi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama. Karena itu Presiden sudah menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN) agar tidak ada perbedaan data antar-dinas," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keakuratan data akan menentukan efektivitas program bantuan pemerintah.
"Kalau ada program di satu desa, tapi warga miskin yang terdata tidak mendapat dampak, artinya program belum menyentuh kemiskinan itu sendiri. Ini yang harus diperbaiki," pungkas Emil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
