Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Agama Sepakat Perkuat Integrasi Nilai Budaya dan Agama

Pantau - Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Agama menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta pada Selasa, 19 Agustus 2025, sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang pengembangan kebudayaan dan penguatan nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa.

Penandatanganan MoU dan Tujuan Kerja Sama

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, "Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam membangun sinergi antara warisan budaya dan kehidupan spiritual masyarakat Indonesia."

MoU tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan kedua kementerian, dukungan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kolaborasi ini.

"Agama tanpa budaya itu kering, budaya tanpa agama bisa kehilangan nilai," ungkapnya.

Ia mencontohkan tradisi pernikahan di Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga menjadi wadah akulturasi budaya dan agama yang memperkuat kohesi sosial.

Dampak dan Harapan dari Kolaborasi

Menurut Nasaruddin Umar, pernikahan lintas etnis dan budaya yang semakin terbuka menjadi kekuatan baru bagi integrasi bangsa.

"Kita telah memasuki era di mana batas-batas etnik makin cair, dan itu memperkuat solidaritas nasional," ujarnya.

Kementerian Kebudayaan menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk komitmen memperkuat nilai kebangsaan melalui integrasi budaya dan agama.

Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah konkret dalam pelestarian warisan budaya sekaligus penguatan spiritualitas masyarakat.

Kerja sama ini juga diharapkan menjadi fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang inklusif, berakar pada nilai luhur, serta terbuka terhadap dinamika zaman.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudi Heriyanto Adi Nugroho, serta Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Rahmat Bagja.