Pantau - Komisi X DPR RI meminta publik untuk menjadikan penjelasan resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai rujukan utama terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa klarifikasi Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, yang menyatakan Jokowi lulus pada 5 November 1985 dan diwisuda pada 19 November 1985 dengan dokumen autentik, harus dipandang dari sisi akademik, bukan politik.
Jaga Kredibilitas Akademik
Komisi X menilai bahwa kredibilitas akademik UGM sebagai institusi pendidikan harus dihormati dan dijaga.
Hetifah berharap klarifikasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan arsip akademik yang rapi dan terbuka sebagai syarat mutlak pendidikan yang berkualitas dan terpercaya.
Dorongan untuk Publik dan Tata Kelola Pendidikan
Komisi X DPR mendorong agar publik selalu mengacu pada klarifikasi resmi dari universitas dalam menanggapi isu-isu pendidikan, demi menghindari spekulasi sekaligus memperkuat standar akademik.
Klarifikasi ini disebut tidak hanya untuk menjawab keraguan, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pendidikan nasional yang berintegritas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
