Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI untuk melakukan koordinasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2026.
Langkah ini ditempuh guna memastikan adanya alokasi DAK bagi pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bangka.
Potensi Tidak Dapat DAK Fisik
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menyebutkan bahwa Pemkab Bangka kemungkinan besar tidak memperoleh DAK fisik tahun depan.
"Pada rapat kemarin, kemungkinan besar Pemkab Bangka tidak mendapatkan DAK fisik tahun depan," ujarnya di Pangkalpinang, Minggu.
Menurutnya, Kementerian PU akan memprioritaskan alokasi DAK fisik 2026 untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta kawasan transmigrasi.
Kabupaten Bangka tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga berpotensi besar tidak mendapatkan DAK untuk pembangunan maupun renovasi sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan pusat layanan dasar lainnya.
Dana Transfer Nasional Berkurang
Selain itu, Thony menambahkan bahwa dana transfer nasional tahun 2026 juga akan mengalami pengurangan.
Awalnya alokasi mencapai Rp900 triliun, namun diperkirakan hanya sekitar Rp650 triliun, dengan prioritas utama untuk daerah 3T.
"Kita tidak termasuk ke dalam daerah 3T, tertinggal dan transmigrasi ini, sehingga kemungkinan Kabupaten Bangka zonk atau tidak akan mendapatkan dana pusat ini," kata Thony.
Upaya Pemkab Bangka
Meski demikian, Pemkab Bangka tetap berupaya agar daerah tersebut bisa memperoleh alokasi DAK dan dana transfer, mengingat kemampuan APBD yang masih terbatas.
Thony menyampaikan bahwa dirinya bersama Kepala Bappeda Bangka akan segera beraudiensi langsung ke Kementerian PU untuk menjelaskan kondisi keuangan yang dihadapi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
