Pantau - Peneliti Pusat Kajian Geopolitik dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia Heri Herdiawanto menilai serangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah Papua dapat mengganggu stabilitas sosial serta menghambat pembangunan daerah.
Serangan tersebut terjadi di Pos KSTP Kodap XXXIII Rumana di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, serta di wilayah Grasberg Tembagapura, Papua Tengah.
Insiden penyerangan itu dilaporkan terjadi pada 8 Maret 2026 dan 11 Maret 2026.
Heri Herdiawanto mengecam kedua peristiwa tersebut karena menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil.
Dalam insiden tersebut dilaporkan dua warga sipil meninggal dunia.
"Korban dalam peristiwa ini adalah warga sipil yang bekerja sebagai pegawai honorer pemerintah daerah. Artinya, masyarakat biasa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban konflik", ungkapnya.
Kekerasan Dinilai Hambat Aktivitas Sosial dan Ekonomi
Menurut Heri, tindakan kekerasan semacam itu tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan di wilayah Papua.
Ia menyebutkan kekerasan juga dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Rasa aman masyarakat akan terganggu apabila konflik terus terjadi secara berulang.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Sektor yang terdampak antara lain pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Ketika kekerasan terjadi secara berulang, masyarakat akan hidup dalam ketakutan. Kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan daerah serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan", ujarnya.
Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Prioritas
Heri menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik di Papua.
Ia berharap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi masyarakat Papua.
"Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah upaya membangun kepercayaan, menjaga keselamatan warga sipil, serta memastikan pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat", katanya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai tersebut antara lain kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial di Papua.
"Konflik hanya akan meninggalkan duka dan kesengsaraan, tapi perdamaian abadi akan menjadi pintu gerbang pembangunan", tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
