Pantau - Peneliti Pusat Kajian Geopolitik dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia Heri Herdiawanto menilai serangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta pembangunan di wilayah Papua.
Serangan tersebut terjadi di dua lokasi yaitu di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, dan di wilayah Grasberg Tembagapura, Papua Tengah.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada 8 Maret 2026 dan 11 Maret 2026.
Dalam peristiwa tersebut dua warga sipil dilaporkan meninggal dunia.
Korban diketahui merupakan pegawai honorer pemerintah daerah.
"Korban dalam peristiwa ini adalah warga sipil yang bekerja sebagai pegawai honorer pemerintah daerah. Artinya, masyarakat biasa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban konflik", ungkapnya.
Kekerasan Dinilai Ganggu Aktivitas Sosial dan Ekonomi
Menurut Heri, aksi kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan tetapi juga dapat menghambat pembangunan di wilayah Papua.
Ia menjelaskan kekerasan yang terjadi berulang berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut dapat mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Sektor yang terdampak antara lain pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Ketika kekerasan terjadi secara berulang, masyarakat akan hidup dalam ketakutan. Kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan daerah serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan", ujarnya.
Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Prioritas
Heri menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik di Papua.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan konflik.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat Papua.
"Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah upaya membangun kepercayaan, menjaga keselamatan warga sipil, serta memastikan pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat", katanya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai tersebut antara lain kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial di Papua.
"Konflik hanya akan meninggalkan duka dan kesengsaraan, tapi perdamaian abadi akan menjadi pintu gerbang pembangunan", tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
