Pantau - Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Jakarta pada Minggu 15 Maret 2026 untuk membahas stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjadi inisiator forum tersebut menyampaikan bahwa pertemuan tersebut turut membahas situasi geopolitik global serta tatanan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara", ungkapnya.
Ia menjelaskan diskusi berlangsung hangat dan kritis karena para tokoh yang hadir pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara dalam berbagai periode sejak era reformasi.
Pengalaman para tokoh tersebut dinilai tidak hanya menghadirkan refleksi masa lalu tetapi juga menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia.
"Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan", ujarnya.
Tokoh Lintas Periode Bahas Geopolitik dan Kondisi Fiskal
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh pimpinan MPR dan DPR lintas periode, di antaranya Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah.
Hadir pula Menkopolkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, serta anggota DPR RI Robert Kardinal.
Dalam pertemuan tersebut para tokoh menyoroti dinamika global yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan China yang dinilai membentuk ulang peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Perubahan geopolitik tersebut disebut memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Para peserta juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, mulai dari program pembangunan hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Setya Novanto menyampaikan, "Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit anggaran menjadi di atas 3 persen dari pendapatan domestik bruto agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi."
Sistem Pemilu dan Komunikasi Publik Pemerintah Disorot
Isu demokrasi dan sistem pemilu juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Para peserta menilai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi pemilu serta peningkatan kualitas representasi politik di parlemen.
Agung Laksono mengatakan, "Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah."
Selain itu forum juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional yang semakin kompleks.
Marzuki Alie menyampaikan, "Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu, masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik."
Para tokoh juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran juru bicara presiden di tengah derasnya arus informasi digital.
Melani Leimena Suharli menyatakan, "Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang kuat, kredibel, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada publik. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai spekulasi yang berkembang, kehadiran juru bicara pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan yang terukur, utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik."
Pemerintah Sambut Masukan Para Tokoh Bangsa
Para peserta forum juga menyoroti pengaruh dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama akibat konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur yang berdampak pada perdagangan dan investasi global.
Anis Matta mengatakan, "Geopolitik global menjadi premis penting yang menentukan jalannya pemerintahan saat ini. Konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu Indonesia perlu menyesuaikan strategi ekonominya agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu."
Para tokoh juga menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional.
Ahmad Basarah menyampaikan, "Jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode yang masih ada saat ini mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman mereka merupakan aset penting bagi bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Presiden demi kepentingan negara."
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menkopolkam Djamari Chaniago menyatakan forum dialog seperti itu sangat penting bagi pemerintah.
"Forum seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan", ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
