Pantau.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja mengklaim materi untuk debat pertama paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih komprehensif dibandingkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengungkapkan Jokowi-Ma'ruf telah menyiapkan 27 program aksi terkait materi debat pertama yang membahas soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
"Dokumen pasangan Jokowi-Kiyai Ma’ruf sangat komprehensif mulai dari penataan regulasi, melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum, perhormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengembangkan budaya sadar hukum dan melanjutkan reformasi keamanan dan intelijen yang profesional dan terpercaya. Ada 27 program aksi yang muncul dalam dokumen visi misi pasangan kami," ujar Ace di Jakarta, Selasa (8/01/2019).
Baca juga: Survei LSI Denny JA: PDI Perjuangan Potensial Juara di Pileg 2019
Ace menambahkan, dibandingkan dengan visi misi paslon oposisi, TKN melihat program kerja Prabowo-Sandi seperti tong kosong. Menurutnya, visi misi Prabowo-Sandi hanya dipenuhi jargon dan tidak berkaitan soal penataan regulasi.
"Program aksi yang dijanjikan hanya 12. Tidak ada sama sekali program aksi yang terkait soal penataan regulasi. Budaya hukum tidak disinggung sama sekali. Bahkan yang paling fatal dalam visi misi Prabowo-Sandi tidak ada kata Hak Asasi Manusia. Terlihat pasangan Prabowo-Sandi alergi terhadap isu HAM," kata Ace.
"Termasuk tidak ada program aksi untuk kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia," tambahnya.
Baca juga: Bagaimana Jika Ahok Kembali Berpolitik Usai Bebas? Ini Kata PKS dan Gerindra
Terkait isu pemberantasan korupsi, program aksi Prabowo-Sandi juga dinilai masih normatif. Ace beranggapan rivalnya itu kerap mengulang narasi tentang persoalan tebang pilih pada lembaga penegakan hukum dan penerapan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart government.
Menurut Ace, pemerintahan Jokowi telah menerapkan solusi terkait persoalan itu.
"Empat tahun ini sudah dikerjakan Pak Jokowi dengan sistem e-government, e-budgeting, e-catalog, e-procurement, e-audit. Ditambah dengan Presiden Jokowi telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan Perpres no. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi Prabowo masih berjanji tapi Jokowi sudah memberikan bukti," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
