Pantau - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menginstruksikan pemerintah daerah agar memperkuat pertahanan data siber guna mencegah peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Instruksi BSSN dan Target Nasional
"Penggunaan sistem elektronik jadi kebutuhan, dibalik itu tentu ada tantangan, kaitannya dengan aspek keamanan," ujar Nugroho saat menyerahkan sertifikat registrasi Tim Tanggap Insiden Siber kepada Gubernur Jambi Al Haris dan kepala daerah lainnya di Jambi, Senin.
Ia menyampaikan bahwa pengamanan siber menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menargetkan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh provinsi serta kabupaten/kota dapat rampung pada tahun ini.
Dari total 38 provinsi di Indonesia, baru enam provinsi yang memenuhi syarat pertahanan siber.
Atas pencapaian tersebut, BSSN menyerahkan surat tanda registrasi Tim Tanggap Insiden Siber kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Enam provinsi tercepat yang memenuhi syarat pertahanan data siber yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Jambi.
Nugroho menegaskan bahwa keamanan teknologi harus dikelola dengan baik serta ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten agar keamanan data publik tetap terjaga di daerah.
Ancaman Siber dan Respons Daerah
Berdasarkan hasil monitoring BSSN selama Januari hingga Juli 2025, tercatat empat miliar lalu lintas jejaring internet menunjukkan perilaku anomali.
Mayoritas anomali tersebut mengarah ke lembaga kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
"Era digital harus ada jaminan pengaman data, itu tanggung jawab bersama. Mulai dari pencegahan, mitigasi dan pemulihan," ujar Nugroho.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa pemerintah daerah menyimpan banyak data bersifat rahasia yang harus dijaga keamanannya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan SDM untuk menguatkan pertahanan data pemerintahan agar tidak terjadi kebocoran.
"Data harus kita lindungi, jangan sampai terjadi kebocoran. Kita perkuat sumberdaya manusia serta teknologinya untuk menghindari peretasan," kata Al Haris.
- Penulis :
- Arian Mesa
