Pantau - Ketua Komisi III DPRD Bali Nyoman Suyasa menyatakan pihaknya segera berangkat ke Kementerian ESDM di Jakarta untuk mengajukan tambahan kuota LPG 3 kg, guna mengatasi kelangkaan yang terjadi dalam sebulan terakhir.
DPRD Bali Bawa Aspirasi ke Jakarta
Suyasa menegaskan bahwa kuota LPG 3 kg untuk Bali pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Apalagi, kuota LPG 3 kg tahun 2025 juga rendah yaitu 231.192 metrik ton, atau turun 7 ribu metrik ton dari 2024 yang sebanyak 238.223 metrik ton, karena itu kami akan konsultasi ke Jakarta dulu dengan mengajak Pertamina dan dinas perdagangan untuk mencari solusi dan tambahan kuota,” kata Suyasa di Denpasar, Selasa.
Ia menilai, jika pemerintah pusat menyetujui penambahan kuota, maka pengawasan distribusi di lapangan juga harus diperketat agar tidak ada penyimpangan.
"Seberapa pun penambahan kuota kalau tidak dibarengi dengan penambahan sistem yang bagus ya tetap saja terjadi kelangkaan, justru akan semakin banyak itu apalagi kalau memang ada pengoplosan, semakin banyak kuota datang semakin banyak yang dioplos,” ujarnya.
Suyasa menekankan pentingnya pendataan yang akurat mengenai ketentuan pembelian LPG 3 kg untuk setiap KK maupun UMKM.
"LPG 3 kg merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat di Bali untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan UMKM juga, bayangkan untuk mencari LPG kalau tidak antre berjam-jam, nyarinya susah, kemudian harganya naik,” ucapnya.
Respons Pertamina dan Upaya Pengawasan
Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Bali Endo Eko Satrio menyambut baik langkah DPRD Bali, namun mengingatkan pentingnya komunikasi cepat di lapangan.
Menurutnya, masyarakat kerap lebih cepat memviralkan kelangkaan di media sosial dibandingkan melapor resmi, sehingga menimbulkan kepanikan dan pembelian berlebihan.
"Dengan adanya panic buying tersebut, yang seharusnya masyarakat itu butuh satu, tapi dia karena panik langsung beli dua atau tiga, otomatis kan mempercepat habisnya stok di lapangan,” ujarnya.
Endo menegaskan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan lancar karena menggunakan sistem non tunai yang membuat penyaluran ke pangkalan lebih terpantau.
Dari total kuota 231.192 metrik ton pada 2025, hingga Juli sudah terealisasi 138.842 metrik ton.
Pertamina juga telah memberikan 22 sanksi berupa pemotongan alokasi pangkalan dan 20 pembinaan administratif sepanjang 2025 bagi pelanggaran distribusi.
- Penulis :
- Arian Mesa
