Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 31 anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2028 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.
Pramono menegaskan pentingnya peran Dewan Pengupahan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang adil bagi pengusaha dan pekerja.
"Ia menaruh harapan besar kepada saudara-saudara sekalian agar bekerja secara profesional dan bersedia duduk bersama, bermusyawarah antara pengusaha, birokrasi dan pekerja," ungkapnya.
Komposisi Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan yang dilantik terdiri atas 14 orang dari unsur pemerintah, tujuh orang dari unsur pengusaha, tujuh orang dari unsur pekerja atau buruh, dua orang pakar, dan satu orang ahli.
Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan mampu memperkaya sudut pandang dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, khususnya terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Kenapa komposisi ini penting? Karena saya berharap Jakarta bisa menjadi panutan, contoh bagi daerah lain dalam sistem pengupahan yang berlaku, yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh," kata Pramono.
Harapan Jadi Contoh Nasional
Pramono menyebut bahwa kebijakan pengupahan di Jakarta perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi.
Hal itu, menurutnya, merupakan langkah penting demi meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di ibu kota.
"Selamat bekerja, selamat berusaha dan selamat duduk bersama mencari solusi terkait pengupahan di Jakarta. Saya yakin jika Jakarta dapat menyelesaikannya dengan baik, daerah lain pasti akan menirunya," ujarnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
