Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan penanganan banjir di Kabupaten dan Kota Bekasi harus ditangani secara tuntas oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Tinjauan Komisi V DPR di Bendungan Kali Bekasi
Penegasan tersebut disampaikan Huda saat meninjau Bendungan Kali Bekasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI terkait pengawasan infrastruktur sumber daya air di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu 27 Agustus 2025.
Ia mengingatkan bahwa banjir besar yang melanda Bekasi pada Maret 2025 bukanlah kejadian baru dan harus segera dicarikan solusi permanen.
Sebagai tanggap cepat, Kementerian Pekerjaan Umum langsung menerjunkan tim tanggap darurat di Bekasi dengan melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet, penyediaan tenda pengungsian, mobil tangki air, hidran umum, hingga pompa air berkapasitas 250 liter per detik.
Selain itu, ratusan sandbag ditempatkan di titik rawan banjir seperti Kemang Pratama dan Rawalumbu.
Dalam jangka menengah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Kementerian PU mulai mengerjakan paket proyek pengendalian banjir Kali Bekasi.
Proyek tersebut mencakup tujuh paket pekerjaan, termasuk Paket I (Bendung Bekasi – Pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas), serta Paket 6 dan 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut.
Komisi V DPR RI menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak terkendala.
"Komisi V DPR RI ingin mengetahui yang akan dilakukan mitra kerja, baik kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun stakeholder lain, segera tanggap masalah banjir ini supaya ditangani secara lebih komprehensif dan tidak lagi menimbulkan kerugian berulang bagi masyarakat," ujar Huda.
Dorongan Percepatan Sodetan dan Mitigasi Terpadu
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko juga meminta agar penyelesaian sodetan Kali Bekasi tahap 1–7 segera dituntaskan.
Menurutnya, sodetan tersebut sangat krusial dalam mengurangi banjir besar yang terjadi hampir setiap lima tahun sekali.
Berdasarkan laporan yang diterima, penataan ruang dan sistem drainase di Bekasi dinilai berpotensi memperparah dampak banjir jika tidak segera dibenahi.
"Mitigasi banjir tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur besar, tetapi juga penataan ruang kota, drainase lingkungan, serta upaya teknologi seperti modifikasi cuaca yang bisa menekan curah hujan ekstrem," tegas Sudjatmiko.
Huda menambahkan bahwa seluruh masukan dan temuan dalam kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam Rapat Komisi V untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga mitra kerja dalam menentukan tindak lanjut kebijakan.
"Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung pembangunan sarana dan prasarana mitigasi banjir, sekaligus mengingatkan mitra kerja agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program. Jangan sampai persoalan banjir hanya dibicarakan setiap tahun tanpa solusi konkret," pungkas Huda.
- Penulis :
- Arian Mesa
