Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan dukungannya agar Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dilantik menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, seiring dengan rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto.
HNW: Keduanya Sudah Pahami Amanat Presiden dan Siap Jalankan Tugas
Hidayat menilai bahwa pembentukan kementerian baru ini sebaiknya dilanjutkan oleh pihak yang sudah mengelola BP Haji sejak awal, guna menjaga kesinambungan dan efektivitas kinerja dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
"Kami dukung agar nanti Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji. Keduanya merupakan pimpinan pertama sejak BP Haji dihadirkan oleh Presiden Prabowo, dan tentu keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo," ungkapnya.
Ia menambahkan, soliditas internal lembaga sangat penting, terlebih masyarakat menaruh harapan besar terhadap Kementerian Haji yang baru dibentuk.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR, HNW juga mengingatkan bahwa Indonesia setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 220 ribu jamaah haji dengan dana penyelenggaraan mencapai sekitar Rp20 triliun.
Dengan adanya Visi Saudi 2030, jumlah jamaah Indonesia bahkan diperkirakan bisa bertambah, sehingga penting bagi kementerian baru ini dipimpin oleh sosok yang kompeten dan memahami konteks keumatan.
Gus Irfan dan Dahnil Anzar Dinilai Layak Pimpin Kementerian Baru
HNW mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.
Ia juga menyampaikan bahwa DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada 26 Agustus 2025.
"Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari 'Badan' menjadi 'Kementerian'. Untuk itu, dibutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini," ucap Hidayat.
Gus Irfan, Kepala BP Haji saat ini, disebut Hidayat sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Hasyim Asy'ari dan memiliki latar belakang pesantren serta aktif di NU.
Sementara itu, Dahnil Anzar, Wakil Kepala BP Haji, dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Dalam rapat terakhir Komisi VIII DPR pada 27 Agustus 2025, sebagian besar anggota komisi juga mendukung pengangkatan keduanya sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.
"Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji, yang sudah melampaui fase rintisan awal yang tentu tidak mudah dalam menyusun berbagai SOP dan kelengkapan kerja kelembagaan di sana, juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah," jelas Hidayat.
Harapan Penyelenggaraan Haji Lebih Profesional
Hidayat menegaskan bahwa dukungan penuh kepada Gus Irfan dan Dahnil Anzar diberikan dengan harapan agar penyelenggaraan haji ke depan dapat lebih baik dan profesional.
"Tentu kami dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya. Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama," ujar Hidayat menutup pernyataannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
