Pantau - Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari nota keuangan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat Tertutup Bahas Anggaran
Rapat digelar di kompleks DPR RI dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan, "Jadi, sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi I DPR RI bersama TNI berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam pelaksanaan program pertahanan.
Komitmen Pertahanan dan Ekonomi
Utut menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembangunan bangsa dilakukan secara inklusif tanpa saling menyalahkan.
"Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batujajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyatakan bahwa anggaran tahun 2026 yang diterima cukup untuk memperkuat kemampuan pertahanan, menambah alat peralatan, serta memperkuat kekuatan militer.
Namun, ia menegaskan bahwa Kemenhan masih membutuhkan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program, termasuk defense supporting economy yang berperan menjaga stabilitas keamanan negara.
"Tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
