Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dan anggota DPRD menunda perjalanan ke luar negeri agar fokus menangani situasi di daerah masing-masing.
Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Tito menegaskan kewajiban kepala daerah dan DPRD untuk mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri jika hendak melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Iya, saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD keluar negeri," kata Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa.
Menurutnya, izin tersebut tidak akan diberikan untuk sementara waktu.
"Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda," ujarnya.
Fokus Kendalikan Situasi Daerah
Tito menginstruksikan kepala daerah yang wilayahnya masih dianggap rawan agar segera mengendalikan situasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Semua kepala daerah, (yang daerahnya) dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan forkopimda," ujarnya.
Selain itu, Mendagri meminta penundaan seluruh kegiatan seremonial dinas yang dinilai hanya menghabiskan anggaran.
"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas," kata Tito.
Ia menekankan agar pejabat lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak menggelar acara yang terlihat boros demi menjaga kepercayaan publik.
Arahan tersebut sejalan dengan langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menggencarkan efisiensi di berbagai bidang.
- Penulis :
- Shila Glorya
