Pantau - Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menargetkan mencetak 1,2 juta lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif hingga 2029.
Strategi dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan, "Pertama, penguatan profesionalisme terhadap pekerjaan tiap subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mendorong berwirausaha. Kedua, kaitan output terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terus berkolaborasi dengan berbagai pihak."
Keinginan tersebut disampaikan melalui pertemuan dengan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/9/2025), dengan strategi utama berupa kolaborasi dan sinkronisasi data antar kementerian.
Data BPS menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif pada 2024 mencapai 26,5 juta orang. Target pada 2029 adalah 27,7 juta tenaga kerja dengan peningkatan stabil sepanjang periode 2025–2029.
Kolaborasi lintas kementerian juga diarahkan untuk mendukung program nasional, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Riefky menyampaikan, "Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kreatif sehingga selesai dari Sekolah Rakyat nanti mereka punya kualitas untuk bekerja dalam subsektor ekonomi kreatif."
Ia menambahkan, "Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih dalam hal keterlibatan melatih afiliator-afiliator setiap koperasi untuk menjual produk-produk kreatif di desanya."
Upaya lain yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja serta wirausaha baru, serta dengan BPS untuk mendukung Sensus Ekonomi Nasional 2026 dalam memetakan potensi ekonomi kreatif di kabupaten dan kota.
Riefky menegaskan, "Kementerian Ekonomi Kreatif juga menargetkan kontribusi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas yang mampu mendorong naiknya jumlah kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan."
Dukungan Menko PM dan BPS
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan pertemuan lintas kementerian menjadi konsolidasi untuk memberi ruang dan peluang pertumbuhan ekonomi.
"Dinamika data yang terus berkembang akan menjadi prioritas sehingga program-program pemerintah menjadi tepat sasaran. Kami juga terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama terkait pengangguran biar tercipta lapangan kerja baru, baik di desa maupun di kota," ungkapnya.
Ia menambahkan pemerintah juga memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri untuk memperluas kesempatan kerja.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa kolaborasi menuju Sensus Ekonomi 2026 akan diperkuat.
"Tentu ini penting karena BPS terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
