Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70,1 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung transformasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Indonesia.
Fokus Anggaran Pengelolaan Sampah
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa sebagian besar anggaran akan diarahkan untuk kegiatan berbasis masyarakat.
"Sehingga kami mohon izin maka kegiatan ini kami akan fokuskan dalam rangka penanganan sampah di antaranya ada Rp49 miliar yang akan dialokasikan untuk kegiatan belanja sebagaimana tersebut," jelas Menteri Hanif.
Anggaran Rp49 miliar tersebut akan digunakan untuk pengadaan peralatan pendukung pengelolaan sampah, seperti komposter, mesin pengayak kompos, kontainer tempat sampah, motor sampah, serta mesin penekan atau press.
Selain itu, KLH juga mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk edukasi dan informasi mengenai pengurangan sampah serta pengembangan ekonomi sirkular.
Adapun Rp9 miliar akan diarahkan pada program edukasi dan informasi terkait penanganan sampah.
Secara keseluruhan, total anggaran pengelolaan dan penanganan sampah tahun 2026 mencapai Rp70.187.372.000.
Dukungan Integrasi Hulu ke Hilir
Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Viven Ratnawati dalam rapat dengar pendapat bersama eselon I KLH/BPLH menegaskan bahwa program utama diarahkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
"Diharapkan dengan anggaran berbasis masyarakat dikhususkan pada pengelolaan sampah diharapkan bisa memperbaiki daerah-daerah kita semua untuk bisa mengelola sampah dengan baik," jelas Vivien.
Alokasi peralatan pendukung akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah di Indonesia, berdasarkan neraca pengelolaan sampah yang telah disusun KLH/BPLH.
- Penulis :
- Arian Mesa
