Pantau - Komisi XII DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tahun 2026 sebesar Rp1.396.394.243.000 atau sekitar Rp1,3 triliun.
Persetujuan Anggaran di Senayan
Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, "Inilah dari hasil kesepakatan Komisi XII dengan eselon I yang telah dilakukan beberapa saat yang lalu," dalam rapat kerja bersama KLH/BPLH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Setelah seluruh anggota menyetujui, Sugeng mengetok palu tanda persetujuan usai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rincian distribusi anggaran per program dan unit kerja eselon I KLH/BPLH.
Rincian Alokasi Program dan Unit Kerja
Dari total Rp1,3 triliun, sebanyak Rp861 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup belanja operasional pegawai, barang, serta non-operasional.
Program kualitas lingkungan hidup memperoleh alokasi Rp476 miliar, sementara program ketahanan bencana dan perubahan iklim mendapat Rp58 miliar.
Di dalamnya termasuk dana Rp70 miliar untuk kegiatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Berdasarkan distribusi per unit kerja, Sekretariat Utama mendapatkan Rp758 miliar, Inspektorat Utama Rp14 miliar, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan SDA Berkelanjutan Rp94 miliar, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rp138 miliar, serta Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 sebesar Rp147 miliar.
Selain itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon memperoleh Rp53 miliar, dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menerima Rp188 miliar.
Dari total Rp1,39 triliun anggaran, sekitar 0,83 persen berasal dari dana hibah luar negeri yang disiapkan untuk persiapan penerimaan REDD+ di sejumlah provinsi pada tahun 2027.
- Penulis :
- Arian Mesa
