Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan tuntutan rakyat yang dikenal sebagai agenda 17+8 dan ramai diperbincangkan di media sosial usai gelombang demonstrasi sepekan terakhir akan didengarkan serta ditindaklanjuti.
Aspirasi Rakyat Jadi Pijakan Perbaikan
Eddy menegaskan bahwa semua aspirasi rakyat merupakan masukan penting bagi evaluasi dan perbaikan, baik bagi parlemen maupun partai politik.
" Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8," ungkapnya.
Ia menyebut agenda 17+8 menjadi pijakan strategis bagi partainya untuk merumuskan arah pembenahan kader ke depan.
"Termasuk juga bagi kami yang saat ini mendapatkan amanah dari ketua umum sebagai pimpinan MPR RI," ujarnya.
Eddy mengaku menerima banyak masukan dari berbagai kalangan, mulai dari konstituen hingga organisasi masyarakat keagamaan.
"Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan menerima banyak sekali masukan yang tentu akan dilaksanakan sebagai agenda pembenahan partai," katanya.
Sebagai pimpinan MPR RI, ia menegaskan komitmennya untuk membangun ruang dialog dalam suasana yang kondusif.
Ruang Dialog Terbuka Lewat Program MPR
Eddy menjelaskan MPR RI terus membuka ruang diskusi melalui program MPR Goes to Campus yang telah digelar di 31 universitas dengan ribuan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga guru besar.
"Dalam agenda MPR Goes to Campus itu kami membuka ruang diskusi yang seluasnya-luasnya bagi civitas untuk memberikan masukan evaluasi dan bahkan kritik," ucap Eddy.
"Ini membuktikan bahwa ruang dialog selalu terbuka dan untuk menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan segala cara asalkan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum," sambungnya.
Pada Kamis lalu, dokumen tuntutan rakyat 17+8 diserahkan langsung oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu termasuk pemengaruh, kepada DPR RI.
Sejumlah tokoh publik yang hadir dalam penyerahan dokumen fisik tersebut antara lain Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami.
Dokumen itu diterima Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade, di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta.
Andre berjanji akan segera menyerahkan dokumen tuntutan rakyat itu kepada pimpinan parlemen.
- Penulis :
- Arian Mesa
